Selasa, 29 Mei 2012

Kebijakan Migas di Indonesia


BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Konsekuensi dari lahirnya UU No.22 tahun 2001 ini adalah Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa penguasaan atas Migas tetap berada pada Negara, namun pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
Kemudian dalam Pasal 1 angka 5, Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Di sinilah letak perbedaannya dengan UU No. 44 Prp. Tahun 1960 dimana yang memegang Kuasa Pertambangan adalah Perusahaan Negara yaitu Pertamina.
Konsekuensi yang kedua, kalau berdasarkan UU yang lama kegiatan usaha migas itu mencakup hulu dan hilir. Tetapi berdasarkan UU No.22 tahun 2001 kegiatan usaha migas dipisahkan antara usaha hulu dan hilir. Untuk hulu dibentuk Badan Pelaksana Migas (BP Migas) sedangkan untuk hilir dibentuk Badan Pengatur Hilir (BPH Migas).
1.2 TUJUAN
            Untuk mengetahui perbedaan kebijakan-kebijakan dari masa Hindia-Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
1.3  RUMUSAN MASALAH
·       Kebijakan indische Mijnwet Hindia-Belanda
·       Kebijakan Prp. No 44/ 1960 Orde Lama
·       Kebijakan UU No 8/ 1971 Orde Baru
·       Kebijakan UU No 22/ 2001 Orde Reformasi


BAB II
PEMBAHASAN
2.1 INDISCHE MIJNWET HINDIA BELANDA
Sebagai bagian dari wilayah jajahan kolonial, Indonesia mengadopsi Indische Mijn Wet atau yang dikenal sebagai undang-undang tambang dari negeri Belanda pada awal abad ke-20. Undang-undang ini diterapkan hingga pertengahan 1960-an dan menjadi acuan bagi pelaksanaan aktivitas pertambangan saat itu.
Awalnya menjadi kebijaksanaan pemerintah Belanda untuk mengusahakan sendiri tanbang-tambang besar, seperti timah dan batu bara. Namun, untuk beberapa proyek besar, eksplorasi tambang dilakukan oleh pihak swasta berdasarkan kontrak khusus dari pemerintah. Pada kenyataannya, sampai jatuhnya pemerintah Hindia-Belanda pada 1942, selain minyak bumi, bahan tambang yang digali dari Indonesia yang masuk dalam peringkat dunia hanyalah timah. Potensi tambang lainnya tidak sempat tergarap. Merujuk pada undang-undang produk Kolonial belanda, pengelolaan migas di Indonesia untuk pertama kali merupakan sistem konsesi. Pada waktu itu, kontrak pengelolaan migas belum dipisahkan dari pertambangan lainnya. Melalui sistem ini, kontraktor diberi kewenangan penuh untuk bertindak sebagai operator yang bertanggung jawab penuh terhadap operasi pertambangan, memiliki minyak dan gas bumi, serta sebagian besar asset terkait, termasuk hak atas tanah dipermukaan. Sedangkan, Negara hanya mendapatkan sejumlah royalty, sekitar 4% dari produksi kotor, pajak penghasilan, pajak tanah, dan bonus.
2.2 Prp. NO 44/ 1960 ORDE LAMA
Sebagai tindak lanjut dari hasil kajian Panitia Negara Urusan Pertambangan, maka sistem konsesi dalam pengusahaan pertambangan tidak lagi digunakan karena dinilai memberikan hak yang terlalu luas dan terlalu kuat bagi Pemegang Konsesi, sehingga diganti dengan Kuasa Pertambangan. Maka pengusahaan pertambangan Migas dilakukan oleh Negara dan dilaksanakan hanya oleh Perusahaan 8 Negara.
Hal ini tertuang didalam UU No. 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan sebagai pengganti “Indische Mijn Wet” dan UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya pengelolaan Migas Indonesia berada dibawah Kementrian Keuangan dengan kewenangan menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh perusahaan negara. Konsekuensinya semua pemegang konsesi pertambangan migas yaitu Shell, Stanvac dan Caltex pada saat itu beralih menjadi Kontraktor Perusahaan Negara.
Kemudian juga terjadi perubahan dalam perusahaan pertambangan negara. Berdasarkan UU No. 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan UU No. 44 Prp. Tahun 1960, NV Niam (kepemilikan Pemerintah dan Shell) diubah menjadi PT. PERMINDO yang kemudian menjadi Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (PT. PERTAMIN) berdasarkan PP No. 3 Tahun 1961. Menyusul PT. TMSU di Sumatera Utara juga diubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (PT. PERMINA), yang kemudian menjadi PN. PERMINA.
Pada pertengahan tahun 1960-an seluruh aset perminyakan dan gas bumi yang sudah terikat Kontrak Karya dikuasai oleh Negara yang pengelolaannya dilakukan melalui perusahaan negara yaitu PN.PERTAMIN, PN.PERMINA, dan PN.PERMIGAN. Selanjutnya PN. PERTAMIN dan PN. PERMINA menjadi PN.PERTAMINA atas dasar PP No. 27 Tahun 1968 yang kemudian berubah menjadi PERTAMINA berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, sebagai satu-satunya perusahaan negara pemegang Kuasa Pertambangan di Indonesia.
2.3 UU NO. 8 1971 ORDE BARU
PERTAMINA sebagai “Integrated State Oil Company” mendapatkan tugas sebagai pelaksana pengusahaan pertambangan migas. Pertamina juga mendapatkan Kuasa Pertambangan yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, Pemurnian dan Pengolahan, Pengangkutan serta Penjualan. Berdasarkan UU No.8 tahun 1971, PERTAMINA dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk “Kontrak Production Sharing” dengan syarat tertentu dan berlaku setelah disetujui oleh Presiden untuk kemudian diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Syarat-syarat dalam kerjasama tersebut harus diusahakan syarat yang paling menguntungkan Negara. Dengan kata lain pada waktu itu pengelolaan migas di tangani oleh PERTAMINA.
2.4 UU NO 22/ 2001 ORDE FORMASI
Konsekuensi dari lahirnya UU No.22 tahun 2001 ini adalah Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa penguasaan atas Migas tetap berada pada Negara, namun pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
Kemudian dalam Pasal 1 angka 5, Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Di sinilah letak perbedaannya dengan UU No. 44 Prp. Tahun 1960 dimana yang memegang Kuasa Pertambangan adalah Perusahaan Negara yaitu Pertamina.
Konsekuensi yang kedua, kalau berdasarkan UU yang lama kegiatan usaha migas itu mencakup hulu dan hilir. Tetapi berdasarkan UU No.22 tahun 2001 kegiatan usaha migas dipisahkan antara usaha hulu dan hilir. Untuk hulu dibentuk Badan Pelaksana Migas (BP Migas) sedangkan untuk hilir dibentuk Badan Pengatur Hilir (BPH Migas).
2.5 SISTEM KONTRAK
2.5.1 SISTEM KONSENSI (CONCESSION)
            Model pertama yaitu sistem konsensi atau (concession). Sistem ini merupakan model kontrak kerjasama tertua di dunia dalam bidang pertambangan. Amerika Serikat, Australia, Norwegia, Thailand, dan beberapa negara di timur tengah juga menganut sistem konsesi. Di Indonesia, sistem ini berlaku bagi pengusaha migas dengan lahirnya indische mijnwet (1899), yang dibuat atas desakan pihak swasta untuk terlibat didalam pengusahaan minyak dan gas bumi di hindia belanda. Dalam sistim konsesi, kontraktor diberi kekuasaan diberi keleluasaan untuk mengelola minyak dan gas bumi, mulai dari eksplorasi, produksi hingga penjualan minyak dan gas bumi. Pemerintah sama sekali tidak terlibat dalam manajemen operasi pertambangan, termasuk dalam penjualan minyak bumi yang dihasilkan. Jika berhasil, kontraktor hanya membayar royalti, sejumlah pajak dan bonus kepada pemerintah. Dalam indische mijnwet (1899), royalti kepada pemerintah ditetapkan sebesar 4% dari produksi kotor dan kontraktor diwajibkan membayar pajak tanah untuk setiap lahan konsesi.
2.5.2 KONTRAK KARYA
            Model kedua adalah model konrak karya (contract of work). Model ini diterapkan dengan undang-undang nomor 37 PRP tahun 1960 tentang pertambangan, sekaligus mengakhiri berlakunya indische mijnwet (1988) tidak seperti model konsensi, model kontrak karya ini hanya berlaku dalam periode yang relatif singkat, antara tahun 1960-1963. Dalam kontrak karya, kontraktor diberi kuasa pertambangan, tetapi tidak memiliki hak atas tanah permukaan. Prinsip kerjasamanya adalah profit sharing atau pembagian keuntungan antara pemerintah dan kontraktor.
2.5.3 PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC)
PSC adalah skema pengelolaan sumber daya migas dengan berpedoman kepada hasil produksi, antara si pemilik sumber daya migas (pemerintah) dan investor. Konsep PSC ini rupanya menarik banyak negara di dunia untuk meniru. Study bindemann (1999) menemukan bahwa dari tahun 1966-1988 terdapat sekitar 268 kontrak PSC yang ada di 74 negara. 80 kontrak diantaranya berada di Asia dan Australia, 69 kontrak berada di Afrika Selatan dan Afrika Tengah, 41 kontrak di timur tengah, 28 kontrak di eropa timur, dan 21 di amerika tengah dan carribean.

1 komentar: